Jika suarahmu bisah di beli
Jangan mimpi punya pemimpin bagus.
Gambar. Baju pendekar anti money politik
Jika suarahmu bisah di beli
Jangan mimpi punya pemimpin bagus.
Dalam beberapa kabar berita yang menghiasi berbagai kalangan masyarakat, saat ini di setiap daerah indonesia selalu di warnai dengan yang namnya korupsi.
86 kepala daerah yang saat ini terlibat korupsi yang tanpa di sadari pemicunya soal godaan yang tak terkendali, atau memang karena soal meraih kekuasaan dengan cara money politik.
Tentu, masih banyak kasus-kasus sejenis yang melibatkan pejabat di daerah maupun pusat. Ini bisa saja terjadi, karena biaya politik yang sangat tinggi. Dan, berimbas pada politik uang yang menghiasi wajah perpolitikan saat ini.
Politik Uang atau yang kini populer dengan istilah ‘Politik Perut’ kerap terjadi menjelang pesta demokrasi. Jelas, hal itu memberikan pengaruh besar dan berdampak merusak proses demokrasi yang bersih.
Politik Perut secara nyata merendahkan martabat rakyat yang menggunakan hak pilihnya, karena ditukar dengan uang yang jelas-jelas nilainya sangat kecil.
Sebuah nilai yang sama sekali tidak sebanding dengan apa yang akan didapat oleh calon selama 5 tahun menduduki kursi di legislatif / kepala daerah / eksekutif.
Melihat realitas tersebut, Politik Perut jelas memberikan andil dalam menyuburkan benih-benih kebobrokan masyarakat. Praktek Politik Perut ini harus ditekan semaksimal mungkin.
Tidak menutup kemungkinan, korupsi yang marak terjadi adalah salah satu cara calon legislatif atau kepala daerah dalam mengembalikan kerugian akibat dari biaya politik yang sangat tinggi.
Fenomena praktek Politik Perut ini menjadi trend yang menghiasi wajah perpolitikan, baik di tingkat nasional maupun lokal. Hal ini harus segera bisa dibendung dengan produk undang-undang, termasuk kepada perangkat sistem pengawasannya.
Dan, semua itu dapat dikontrol melalui good will dan komitmen semua pihak untuk berusaha keras membendung Politik Perut tersebut.
Yang lebih penting, mengedepankan aspek moralitas, karena tidak cukup dengan aturan yang mengikutsertakan semangat kredibilitas dan akuntabilitas saja.
#inti
